BI Lebih Takut Inflasi Akibat Tarif Listrik
Jakarta - Bank Indonesia (BI) menilai kebijakan pemerintah untuk menaikkan tarif administrasi pembuatan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) hingga Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) yang mencapai tiga kali lipat tidak akan berkontribusi besar terhadap kenaikan inflasi."Tadinya saya khawatir kalau penyesuaian harga administrasi STNK itu bisa menekan inflasi. Tapi setelah diklarifikasi ternyata bukan pajak STNK nya yang naik, hanya administrasinya. Jadi saya tidak khawatir dengan itu," ujar Gubernur BI Agus D.W. Martowardojo di Mahkamah Agung, Jumat (6/1).
Pada awal bulan ini, masyarakat harus dibebani oleh sejumlah kenaikan harga barang dan jasa. Tak hanya tarif STNK, lonjakan harga juga terjadi untuk sejumlah bahan pangan, Bahan Bakar Minyak (BBM) hingga layanan listrik golongan 900 VA. Akibat faktor tersebut, Agus memperkirakan, angka inflasi di awal tahun ini bisa mencapai level 0,7 persen.
"Kami mungkin perkirakan inflasi di Januari di tingkat 0,6-0,7 persen, kalau yang di Desember kami melihat inflasi terkendali dengan baik karena di sistem kami itu diperkirakan hanya 0,31. Ternyata inflasinya 0,42 tapi dibandingkan lima tahun terakhir itu termasuk rendah di Desember," lanjutnya.
Kendati demikian, Agus mengatakan secara tren, inflasi di Indonesia cenderung rendah selama lima tahun terakhir. Inflasi yang rendah ini lebih disebabkan oleh penurunan harga-harga barang dan jasa secara global akibat menurunnya permintaan.
baca juga : Ternyata Tarif STNK Di UP..!! Demi Naikkan Honor Petugas Samsat
Namun secara domestik, BI juga perlu mewaspadai kemungkinan inflasi meningkat kembali akibat sejumlah kebijakan pemerintah yang berpotensi membuat harga-harga merangkak naik.
"Jadi kita di tahun 2017 harus waspada, dan waspadanya itu adalah karena subsidi listrik akan dikurangi. Akan ada kenaikan harga elpiji, akan ada BBM satu harga, yang pasti akan berdampak pada inflasi," pungkasnya
No comments:
Post a Comment